Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah tegas di awal masa pemerintahannya dengan menekankan dua agenda utama: peningkatan akuntabilitas anggaran dalam negeri dan penguatan diplomasi luar negeri. Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Prabowo melakukan serangkaian rapat kabinet dan kunjungan internasional yang menandai arah kebijakan pemerintahannya ke depan.
Sebelum bertolak ke Australia untuk kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Negara membahas penyerapan dana transfer ke daerah (TKD). Ia menegaskan bahwa seluruh kementerian dan pemerintah daerah wajib memastikan penggunaan anggaran rakyat berjalan tepat sasaran dan sesuai jadwal. “Saya tidak mau ada dana mengendap di akhir tahun tanpa realisasi yang jelas. Rakyat menunggu hasil kerja, bukan alasan,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.
Langkah itu sejalan dengan komitmen pemerintahan baru untuk memperkuat sistem akuntabilitas publik. Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap penyerapan anggaran daerah. Menurutnya, transparansi keuangan adalah fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien.
Usai rapat tersebut, Presiden Prabowo berangkat menuju Sydney, Australia, dalam kunjungan resmi pertamanya sejak dilantik. Ia disambut dengan upacara kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Australia, Sam Mostyn, yang menandai hubungan baik antara kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Anthony Albanese, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama strategis di bidang keamanan, pertahanan, dan ekonomi.
“Indonesia dan Australia adalah dua tetangga yang harus saling memperkuat kepercayaan. Kita harus menjadi mitra yang bisa diandalkan, terutama di saat krisis,” kata Prabowo dalam konferensi pers bersama.
Kedua negara juga mengumumkan rencana penandatanganan perjanjian keamanan bilateral untuk memperkuat stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Kesepakatan itu dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
Di kancah internasional, Presiden Prabowo mulai menunjukkan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global, termasuk upaya perdamaian di Timur Tengah. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Sharm El-Sheikh di Mesir, Indonesia mendapat apresiasi atas dukungannya terhadap solusi dua negara bagi Palestina. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus berperan sebagai jembatan dialog bagi negara-negara yang berkonflik.
“Kita akan selalu berpihak pada kemanusiaan. Perdamaian tidak boleh menjadi wacana, tetapi harus diwujudkan melalui kerja diplomasi nyata,” ujar Prabowo dalam pidatonya di forum tersebut.
Pengamat politik menilai langkah Prabowo ini menandai gaya kepemimpinan yang tegas namun pragmatis. Ia berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan diplomasi aktif di panggung dunia. Analis hubungan internasional Universitas Indonesia, Dedi Gunawan, menilai Prabowo mencoba membawa Indonesia pada posisi “tengah strategis” di antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.
“Prabowo tampak berusaha menjaga kemandirian Indonesia, sambil memperkuat kerja sama regional dan menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang berpengaruh,” ujar Dedi.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo memasuki babak baru: memperkuat transparansi di dalam negeri sekaligus meningkatkan peran Indonesia sebagai pemain penting di kawasan Asia-Pasifik dan dunia internasional.